Uncategorized

Keraguan dan Harapan Baru Pendidikan Indonesia

Keraguan dan Harapan Baru Pendidikan Indonesia

Keraguan dan Harapan Baru Pendidikan Indonesia

Berbicara mengenai problematika pendidikan Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk segera di terapkan. Negara ini harusnya sudah cukup matang dalam mengelola sistem pendidikan dengan umur yang sudah 70 tahun. Tetapi sampai sekarang, masih banyak aspek yang harus di benahi terutama prioritas dari pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Jika di lihat dari segi kelayakan bangunan sekolah saja, masih banyak gedung untuk kegiatan belajar yang jauh dari kata pantas. Bahkan guru dan siswa selalu cemas dengan kondisi gedung sekolah yang tidak aman untuk di tempati karena hampir roboh. Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan di republik ini tampak semakin melebar dan komplek. Pada tanggal 17 April 2015, pemerintah melalui Menteri Pendidikan menyatakan kualitas pendidikan Indonesia sedang dalam fase gawat darurat. Sesuatu yang sangat mengejutkan di zaman yang semakin maju dan serba persaingan.

Menerima atau tidak, Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika di bandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota di lingkup ASEAN. Bahkan bisa di katakan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah secara rata-rata. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Pemerintah perlu segera memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dan berdaya saing. Harapan tentunya masih terbuka lebar untuk selalu berbenah dan mempersiapkan putra-putri bangsa dalam menghadapi persaingan global yang terus berlangsung. Keraguan dan Harapan Baru Pendidikan Indonesia.

Tujuan dari pendidikan nasional

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional adalah mengacu pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan juga merupakan parameter penting dalam penilaian terhadap kemajuan suatu negara. Berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012 kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan Education Development Index (EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011. Posisi ini tentunya belum memberikan penilaian good education pada kualitas pendidikan yang sampai sekarang di terapkan.

Baca juga: 10 Situs Jurnal Pendidikan Indonesia Gratis Bereputasi

Koreksi dan fokus pada tujuan

Berbicara tentang pendidikan Indonesia, cobalah untuk berpikir kearah yang lebih esensial, lebih dasar, lebih real dengan konsep jawaban yang logis: apakah proses pendidikan saat ini sudah sejalan dengan tujuan itu sendiri? Sudahkah pemerintah memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh bagi setiap warganya sesuai dengan UU? Ataukah sebenarnya pendidikan Indonesia ini hanyalah salah satu bagian bisnis industrialisasi dari negara yang di rasa semakin liberal ini? Pertanyaan ini tentunya berdasar pada pentingnya pendidikan yang tertuang dalam UUD pasal 31 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, negara juga mempriorotaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Berdasarkan data Kemendikbud 2015, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Sebagian anak-anak terpaksa memilih bekerja untuk menambah pemasukan keluarga. Hasil laporan program pembangunan PBB 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam indeks pembangunan manusia dengan angka 0,629. Posisi ini masih tertinggal dari dua negara tetangga yaitu Malaysia (64) dan Singapura (18). Mungkin tidak ada salahnya kita belajar dari mereka.

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi Siap Diterapkan di Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan Antikorupsi Siap Diterapkan di Semua Jenjang Pendidikan

Komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini kembali ditunjukkan oleh pemerintah. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada Selasa (11/12) di Jakarta.

Penandatanganan komitmen ini di laksanakan pada rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi yang di laksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong di implementasikannya pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. Implementasi tersebut di wujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.

Inisiasi untuk turut serta berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi telah di upayakan di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Menristekdikti menyebutkan pihaknya selalu meminta pendampingan dalam mengelola keuangan negara.

“Sistemnya sudah kita bangun. Setiap PTN misalnya, dalam laporannya harus selalu terintegrasi dalam evaluasi dan monitoring. Kita juga menyusun E-budget untuk menghindari pertemuan antara penyusun dan pengguna yang berpotensi problem,” ujar Nasir.

Menristekdikti menilai adanya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belumlah cukup. Pembelajaran antikorupsi kedepannya akan di rencanakan masuk ke dalam MKDU (mata kuliah dasar umum).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan pendidikan anti korupsi bukan hanya terkait siswanya saja tapi juga guru, dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi.

Memupuk Integritas Generasi Penerus

”Pembelajaran anti korupsi di perguruan tinggi beberapa sudah di lakukan, misalnya di ITB. Ada komunitas dosennya, ada kebijakannya, misal jika ada murid yang melakukan nyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijasahnya akan di tarik. Mudah-mudahan dengan nanti kita membuat roadmap akan terjadi revolusi mental yang sesungguhnya di mulai dari dunia pendidikan ini,” ujarnya.

Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Ristekdikti telah melaksanakan training untuk ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam ToT ( Training of Trainer) Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Baca juga: 5 Manfaat Berjuang Meraih Pendidikan Tinggi

Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan

Upaya ini di lakukan dalam rangka lebih memantapkan kembali para Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Ristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tingginya masing-masing.

Upaya lain yang telah di laksanakan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini seluruh pendaftaran proposal pengusulan pembukaan perguruan tinggi serta program studi baru, pengusulan proposal baik penelitian maupun pengabdian di lingkungan Kemenristekdikti telah di lakukan dengan cara online.