Politik

3 Dampak Perubahan RUU Sisdiknas Bagi Pendidikan Tinggi

3 Dampak Perubahan RUU Sisdiknas Bagi Pendidikan Tinggi

3 Dampak Perubahan RUU Sisdiknas Bagi Pendidikan Tinggi

Dampak Perubahan RUU Sisdiknas – RUU Sisdiknas belakang ini memang menjadi perbincangan hangat, sebab ada pro dan kontra yang menyertainya dalam tahap uji publik. RUU baru ini nantinya yang di rencanakan menggantikan UU Sisdiknas lama.

Sebagai UU baru untuk menggantikan UU lama, tentunya akan di jumpai beberapa perbedaan. Perbedaan ini ternyata tidak hanya berdampak bagi guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Tapi juga memberi pengaruh pada dosen di pendidikan tinggi.

Baca juga: Pendidikan Antikorupsi Siap Diterapkan di Semua Jenjang Pendidikan

RUU Sisdiknas Terbaru Berdampak bagi Pendidikan Tinggi

RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tengah memasuki tahap uji publik dan mendapatkan sambutan yang beragam. Banyak yang kontra terhadap isi dari RUU Sisdiknas tersebut, salah satunya berkaitan dengan penghapusan tunjangan pendidik.

Terlepas dari pro dan kontra, ternyata dampak perubahan RUU Sisdiknas tidak hanya d irasakan para guru yang mengajar di sekolah. Dampak perubahan ini ternyata juga di rasakan di pendidikan tinggi dan mengarah pada dosen dan institusi yang menaunginya.

Susunan pasal-pasal di dalam RUU Sisdiknas di ketahui juga membahas mengenai beberapa aspek di lingkungan pendidikan tinggi. Perubahan ini yang kemudian membuat RUU tersebut juga mempengaruhi sistem kinerja dosen dan institusi (PT).

Bagi dosen, bersama dengan RUU Sisdiknas jika memang kedepan di sahkan maka akan ada perubahan dalam pelaksanaan Tri Dharma. Sehingga dosen perlu mencermati isi RUU Sisdiknas seperti apa karena akan mempengaruhi tugas pokoknya ketika di sahkan.

Selain itu, RUU Sisdiknas juga di ketahui memberikan dampak pada tata kelola perguruan tinggi atau institusi pendidikan. Dampak perubahan RUU Sisdiknas di ketahui akan mempengaruhi hak otonom PTN.

Adanya fakta ini menunjukan bahwa RUU Sisdiknas perlu di dalami dan di pahami dengan baik. Sebab memberikan pengaruh terhadap seluruh jenjang pendidikan di tanah air, sesuai dengan namanya yakni Sistem Pendidikan Nasional.

Jika di sahkan, maka isi RUU Sisdiknas inilah yang akan di laksanakan sepenuhnya oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia. Eksekusi aturan di dalam RUU ini salah satunya adalah pendidik, baik itu guru maupun dosen.

Dampak Perubahan RUU Sisdiknas

Adapun dampak perubahan RUU Sisdiknas juga di jelaskan langsung oleh pihak Kemdikbud pada 31 Agustus 2022. Yakni melalui akun Instagram resmi milik Kemdikbud di @kemdikbud.ri.

Berikut adalah detail perubahan di pendidikan tinggi mengacu pada isi RUU Sisdiknas terbaru:

1. Visi dan Misi Pendidikan Tinggi Semakin Fokus

Jika mendalam isi UU Sisdiknas lama, maka di sebutkan setiap perguruan tinggi dan seluruh elemen di dalamnya wajib melaksanakan Tri Dharma secara proporsional. Tiga tugas di dalamnya wajib di jalankan secara seimbang.

Yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang di laksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Semua di laksanakan tanpa terkecuali dan dalam porsi sama besar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Namun, RUU Sisdiknas mengubah isi terkait pelaksanaan Tri Dharma tersebut. Dampak perubahan RUU Sisdiknas ini tak pelak mempengaruhi pelaksanaan Tri Dharma yang di lakukan dosen maupun mahasiswa.

Melalui RUU Sisdiknas terbaru di jelaskan, pelaksanaan Tri Dharma di sesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi. Serta disesuaikan dengan mandatnya. Berhubung setiap perguruan tinggi memiliki visi dan misi berbeda.

Maka ketika RUU Sisdiknas sudah di sahkan, tidak ada kewajiban melaksanakan Tri Dharma dalam porsi seimbang di seluruh perguruan tinggi tanah air. Melainkan di sesuaikan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dengan melihat visi, misi, dan mandat internal.

Adanya perubahan dari aspek ini bisa memberi angin segar bagi pengelola perguruan tinggi. Yakni bisa mengembangkan diri sesuai dengan tujuan atau fokus utama PT tersebut.

2. Terjadi Penguatan Otonomi di Pendidikan Tinggi

Dampak perubahan RUU Sisdiknas yang kedua bagi lingkungan pendidikan tinggi adalah pada penguatan otonomi. Seperti yang di ketahui bersama, selama ini PTN terbagi menjadi beberapa jenis sesuai tingkat otonomi yang di miliki.

Sebut saja seperti PTN satuan kerja, badan hukum, dan juga badan layanan hukum. Hak otonomi tertinggi adalah pada PTN Badan Hukum yang memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber pemasukan finansial PTN tersebut.

Hak otonomi ini kemudian mengalami perubahan besar di dalam RUU Sisdiknas, dimana di berikan sama rata kepada seluruh PTN. Artinya, semua PTN di Indonesia otomatis berstatus sebagai Badan Hukum yang punya hak otonomi tinggi.

Melalui perubahan ini di harapkan seluruh PTN di tanah air bisa terus maju dan berkembang sesuai dengan visi misi PTN tersebut. Sekaligus bisa mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sebab dengan memberikan penguatan hak otonomi, maka hal ini bisa menjadi sarana akselerasi bagi PTN untuk menguatkan layanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Meskipun seluruh PTN akan di buat berbadan hukum bersama perubahan RUU Sisdiknas. Tidak lantas membuat pendanaan dari pemerintah ikut di kurangi sebagaimana yang berlaku untuk PTN Badan Hukum saat ini.

Melainkan di sediakan dana dalam jumlah yang tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikbud Ristek. Selain itu kebijakan RUU Sisdiknas ini juga tidak mempengaruhi kuota dan aturan terkait penerimaan mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu.

Artinya, meskipun secara otomatis seluruh PTN menjadi Badan Hukum. Namun di pastikan tetap akan memperoleh bantuan dana operasional dari pemerintah. Sekaligus tetap dibuka jalur afirmasi untuk mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu.

3. Penyederhanaan pada Standar Pendidikan Nasional

Dampak perubahan RUU Sisdiknas yang ketiga adalah terjadinya penyederhanaan pada standar pendidikan nasional. Jadi, selama ini standar pendidikan nasional total ada 8 poin yang mengatur pelaksanaan Tri Dharma.

Aturan ini di nilai terlalu mengikat dan administratif sehingga perlu di sederhanakan untuk memudahkan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Maka dari 8 poin standar di sederhanakan menjadi 3 standar saja.

Yakni mencakup input, proses, dan juga capaian. Perguruan tinggi di masa mendatang jika RUU Sisdiknas resmi di sahkan maka cukup fokus pada 3 standar pendidikan nasional tersebut.

Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan Tri Dharma kemudian cukup fokus pada 3 standar pendidikan nasional tersebut. Hal ini tentu bisa di katakan sebagai sebuah angin segar agar para dosen tidak lagi disibukan dengan kegiatan administratif yang berlimpah dan fokus pada capaian atau hasil.

Penyederhanaan ini tentu saja membantu dosen dan mahasiswa untuk fokus dengan kegiatan yang di lakukan agar sesuai dengan tujuan utama pelaksanaannya. Tidak lagi terikat aturan baku yang di tetapkan pemerintah. Sebab kondisi dan kebutuhan setiap perguruan tinggi dijamin berbeda-beda.

Harus diakui bahwa isi RUU Sisdiknas tidak melulu negatif, adanya perubahan dari UU Sisdiknas lama tentu bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan yang sudah ada. Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Melalui penjelasan dampak perubahan RUU Sisdiknas tersebut, di harapkan bisa menjadi bahan untuk mendalami kembali isi RUU tersebut. Selain itu penting untuk update penjelasan dari pihak Kemdikbud baik melalui website maupun akun media sosial resminya.

Pendidikan Politik di Desa

Pendidikan Politik di Desa Mengembangkan Kesadaran Politik Warga Desa

Pendidikan Politik di Desa Mengembangkan Kesadaran Politik Warga Desa

Pengertian Pendidikan Politik

Pandidikan Politik adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan pemahaman tentang politik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan politik. Pendidikan politik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan pengetahuan tentang sistem politik serta melembagakan prinsip demokrasi.

Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik adalah untuk membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Dalam pendidikan politik, seseorang juga akan mempelajari bagaimana sistem politik beroperasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang damai dan konstruktif.

Manfaat Pendidikan Politik

Pendidikan politik memiliki manfaat yang sangat penting untuk pembentukan warga negara yang aktif, cerdas dan berkarakter. Dalam pendidikan politik, individu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah bekerja, cara mendapatkan informasi dan mengambil keputusan politik, serta pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Baca juga: Pendidikan Revolusi dan transformasi sistem

Pendidikan Politik di Desa

Di desa menjadi hal yang penting di era demokrasi saat ini. Desa merupakan salah satu wilayah yang memegang peran penting dalam pemilu dan pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, program pendidikan politk di desa perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pemilu dan ke pemimpinan desa. Program desa melaksanakan program pendidikan politik di desa dengan berbagai cara.

Misalnya melalui seminar atau pelatihan bagi warga desa. Program pendidikan politik ini dapat mengajarkan hal-hal mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi, tata cara pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan politik. Program pendidikan politik di desa juga bisa di lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Misalnya dengan mengadakan debat kandidat saat pemilihan kepala desa atau mengadakan forum diskusi politik desa.

Metode Pendidikan Politik di Desa

Pendidikan politik di desa adalah langkah penting untuk membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Dengan menggunakan metode yang tepat, pendidikan politik di desa dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk pemahaman warga tentang sistem politik, hak-hak mereka, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan dalam di tingkat desa.

Diskusi Kelompok:

Diskusi kelompok adalah metode yang efektif untuk membangun pemahaman dan memecahkan masalah bersama. diskusi kelompok dapat di gunakan untuk membahas isu-isu lokal, peran lembaga-lembaga desa, dan hak serta kewajiban warga.

Sosialisasi Aturan dan Prosedur:

Masyarakat desa perlu memahami aturan dan prosedur yang mengatur kehidupan politik mereka. Sosialisasi ini dapat melibatkan penyuluhan mengenai tata cara pemilihan, peran lembaga-lembaga desa, dan proses pengambilan keputusan. Informasi ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan terbuka.

Bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik mereka. Dengan metode yang kreatif dan berfokus pada kebutuhan lokal, Menjadi motor penggerak untuk mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.